Diseminasi Dana Desa Diharapkan Menjadi Wawasan Baru Bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa Kabupaten OKI

pameran 2Ogan Komering Ilir, 2 Maret 2018

 

Diseminasi Dana Desa bertemakan “Padat Karya Tunai untuk Masyarakat Desa yang Lebih Sejahtera” yang digelar di Aula Kantor Bupati Ogan Komering Ilir disambut dengan antusias oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa. Dengan adanya diseminasi ini, para kepala OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir, camat, kepala desa, perangkat desa, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Kabupaten Ogan Komering Ilir diharapkan dapat memperkaya informasi mengenai pengelolaan Dana Desa dan mekanisme cash for work.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Bapak Boediarso Teguh Widodo dalam sambutannya menyampaikan bahwa memasuki tahun keempat pelaksanaan Dana Desa, saat ini desa telah diperkuat kewenangannya dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, serta membina dan memberdayakan masyarakat. Hasil nyata dari pelaksanaan Dana Desa dalam periode 2015 hingga 2017 antara lain terbangunnya 199.100 kilometer jalan desa, 1.599 kilometer jembatan, 325.599 unit sambungan air bersih, 4.656 unit embung desa, 48.271 unit posyandu, 19.794 unit pasar desa, 43.723 unit PAUD desa, 342.407 unit sumur dan MCK, 299.345 unit drainase dan irigasi.

Bapak Boediarso juga menyampaikan bahwa program Padat Karya Tunai dapat berjalan secara optimal jika pembangunan di desa diarahkan untuk bidang-bidang seperti pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana prasarana pedesaan, pemanfaatan lahan untuk meningkatkan produksi (termasuk di kawasan hutan), pelaksanaan kegiatan yang produktif seperti pariwisata, ekonomi kreatif, pengembangan potensi ekonomi lokal, pengelolaan hasil produksi pertanian, serta pengelolaan usaha jasa dan industri kecil. Pemberdayaan masyarakat seperti pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, pengelolaan lingkungan pemukiman, pengembangan energi terbarukan, serta penyediaan dan pendistribusian makanan tambahan untuk anak juga turut mengoptimalkan program Padat Karya Tunai.

Stand-stand pameran produksi lokal masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir pun turut meramaikan acara tersebut. Produksi lokal tersebut meliputi jamur tiram, tas dan kotak tisu yang terbuat dari anyaman bambu, serta kreasi karangan bunga.

 

 

 

Foto Dokumentasi :

peserta diseminasi

 “Peserta diseminasi melakukan registrasi sebelum acara dimulai.”

Penyambutan Tarian

“Penyambutan dengan tarian daerah yang diperagakan oleh penari berbakat dari Kabupaten Ogan Komering Ilir.”

antusiasme peserta

 “Antusiasme peserta diseminasi mendengarkan penjelasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mengenai cash for work.”

pameran 1

pameran 2

“Pameran produksi lokal masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir.”

Kunjungi Bandung Barat dan Bandung, Dirjen Perimbangan Keuangan Harapkan Penggunaan Dana Desa Lebih Efisien dan Produktif

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian, serta mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa. Sejak tahun 2015 hingga tahun 2017, anggaran Dana Desa sudah terealisasi sebanyak  Rp 127,7 triliun. Mulai Januari 2018, pemerintah menerapkan pola baru dalam pemanfaatan Dana Desa yaitu Padat Karya Tunai (cash for work). Dalam rangka penyebarluasan informasi serta edukasi kepada pemerintah desa atas perubahan pola baru Dana Desa tersebut dan mendorong optimalisasi kebijakan Dana Desa, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mengadakan diseminasi kebijakan pengelolaan Dana Desa pada tanggal 6 Maret 2018 lalu di Jawa Barat. Diseminasi yang mengambil tema “Padat Karya Tunai untuk Masyarakat Desa yang Lebih Sejahtera” ini diadakan di dua lokasi berbeda, yakni Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung.

Kegiatan diseminasi dihadiri oleh Bupati, Camat, Kepala Desa, aparat desa, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di masing-masing kabupaten tersebut. Turut hadir dalam acara tersebut, Bapak Boediarso Teguh Widodo selaku Dirjen Perimbangan Keuangan untuk memberikan keynote speech sekaligus membuka secara resmi acara diseminasi pada hari itu. Dalam pidatonya, Direktur Jenderal mengajak para kepala desa ikut terlibat secara penuh dalam pemanfaatan Dana Desa untuk kemakmuran dan pelayanan masyarakat. “Tentu dengan komitmen kepala desa melaksanakan secara penuh dana desa untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat, untuk sebesar-besar pelayanan masyarakat,” ujarnya (6/3) di Ngamprah.

Padat karya tunai merupakan program pemerintah agar penggunaan Dana Desa dapat difokuskan pada pekerjaan yang menyerap banyak tenaga kerja untuk mengurangi angka pengangguran di desa. Selain itu, pelaksanaan pekerjaan diharapkan bisa dilakukan secara swakelola oleh Desa sejak tahap perencanaan dan mengutamakan penggunaan bahan baku lokal. Adapun sasaran utama dari program Padat Karya Tunai ini adalah masyarakat yang masuk kategori menganggur, setengah menganggur (bekerja kurang dari 35 jam seminggu), penduduk miskin, penerima Program Keluarga Harapan, dan penduduk dengan balita bermasalah gizi (stunting).

“Padat karya tunai adalah skema pola pelaksanaan dana desa yang diharapkan untuk menggunakan, syarat menggunakan tenaga kerja dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang didanai dengan Dana Desa. Kepada tenaga kerja yang terlibat di dalam pelaksanaan dana desa diberikan upah atau honor atau gaji secara tunai, dibayar kas, tidak boleh dihutang, dibayarkan secara harian atau mingguan dengan tujuan untuk memperluas kesempatan kerja di desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Orang kalau bekerja menerima penghasilan, orang yang mendapat penghasilan daya belinya meningkat, mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Itulah yang dimaksud dengan Padat Karya Tunai,” kata Dirjen di sela-sela pidatonya (6/3) di Soreang.

Dalam melaksanakan amanat untuk memberikan layanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Dirjen mengharapkan para kepala desa menggunakan Dana Desa secara lebih efisien dan produktif. “Karena itu saya mohon dengan sangat dan hormat pada kita semua kepala desa sebagai penyelenggara negara, sebagai kepala pemerintahan terdepan untuk menggunakan setiap rupiah dari Dana Desa dan mengelola keuangan desa, setiap rupiah keuangan desa secara efisien, efektif, produktif, transparan dan akuntabel,” ujarnya sebelum menutup pidato di Kabupaten Bandung Barat.

 

Foto Dokumentasi :

Kabupaten Bandung Barat

kesenian tari

“Kesenian tari daerah setempat mengawali acara diseminasi”

Lokasi Diseminasi

“Lokasi diseminasi bertempat di Aula Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat”

keynnoth dirjen

Direktur Jenderal menyampaikan keynote speech pada acara Diseminasi Dana Desa di Bandung Barat

Dir ptndp

“Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah, Bapak Lisbon Sirait, menyampaikan laporan kegiatan di awal acara”

Dirjen berfoto

 “Direktur Jenderal berfoto bersama Pejabat dan Pimpinan Perangkat Daerah yang hadir”

Kabupaten Bandung

Dirjen beserta pejabat

 “Direktur Jenderal beserta para pejabat yang ikut memberikan sambutan pada acara Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Bandung.”

Dirjen pidato

“Direktur Jenderal menyampaikan pidato pembukaan mengenai kebijakan Dana Desa.”

Diseminasi aula

 

“Diseminasi juga dilakukan di Aula Kantor Bupati Bandung dengan peserta para camat, kepala desa, serta perangkat daerah di Kabupaten Bandung.”

Dirjen berbincang

“Direktur Jenderal berbincang dengan salah satu perwakilan BUMDes setempat.”

beberapa stan

“Beberapa stan (booth) dari BUMDes di Kabupaten Bandung ikut meramaikan acara Diseminasi.”

beberapa kerajinan

“Beberapa kerajinan tangan yang dihasilkan oleh salah BUMDes di Kabupaten Bandung.”

[Updated 27 Maret 2018] Status Evaluasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 telah diatur mengenai pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana daerah diberi kewenangan untuk memungut beberapa jenis pajak dan retribusi yang menjadi potensi sumber penerimaan daerah.

Dalam rangka pengawasan pungutan daerah, telah diatur upaya preventif agar setiap peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebelum dilaksanakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah.

Direktorat Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah, Ditjen Perimbangan Keuangan melakukan evaluasi atas raperda pajak daerah dan retribusi daerah dan memberikan rekomendasi atas hasil evaluasi tersebut melalui Kementerian Dalam Negeri.

Informasi atas Status Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah update pada 27 Maret 2018, selanjutnya dapat diunduh melalui tautan berikut.

Kunjungi Pulau Seribu Pura, Dirjen Perimbangan Keuangan Ingin Penggunaan Dana Desa Lebih Optimal Bali, 27-28 Februari 2018

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sejak tahun 2015, Dana Desa diserahkan kepada pemerintah desa dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian, serta mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa. Dalam rangka mendorong optimalisasi kebijakan Dana Desa inilah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mengadakan diseminasi kebijakan pengelolaan Dana Desa pada tanggal 27-28 Februari 2018 lalu di Bali atau dikenal juga dengan sebutan “Pulau Seribu Pura”. Diseminasi yang mengambil tema “Padat Karya Tunai untuk Masyarakat Desa yang Lebih Sejahtera” ini diadakan di dua lokasi berbeda, yakni Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Klungkung.

Kegiatan diseminasi dihadiri oleh Bupati, Camat, Kepala Desa, aparat desa, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di masing-masing kabupaten tersebut. Turut hadir dalam acara tersebut, Bapak Boediarso Teguh Widodo selaku Dirjen Perimbangan Keuangan untuk memberikan keynote speech sekaligus membuka secara resmi acara diseminasi pada hari itu. Dalam pidatonya, Direktur Jenderal mengajak para kepala daerah yang hadir agar dapat mengoptimalkan penggunaan Dana Desa melalui skema Padat Karya Tunai atau Cash For Work.

Padat karya tunai merupakan program pemerintah agar penggunaan Dana Desa dapat difokuskan pada pekerjaan yang menyerap banyak tenaga kerja untuk mengurangi angka pengangguran di desa. Selain itu, pelaksanaan pekerjaan diharapkan bisa dilakukan secara swakelola oleh Desa sejak tahap perencanaan dan mengutamakan penggunaan bahan baku lokal. Adapun sasaran utama dari program Padat Karya Tunai ini adalah masyarakat yang masuk kategori menganggur, setengah menganggur (bekerja kurang dari 35 jam seminggu), penduduk miskin, penerima Program Keluarga Harapan, dan penduduk dengan balita bermasalah gizi (stunting).

 

Pencanangan program Padat Karya Tunai bukanlah satu-satunya upaya pemerintah untuk memperbaiki kebijakan Dana Desa di tahun 2018. Upaya lain yang telah dilakukan pemerintah untuk menyempurnakan kebijakan tersebut, antara lain (1.) memperbaiki cara pengalokasian melalui pemberian affirmasi pada desa dengan tingkat kemiskinan yang tinggi; (2.) memfokuskan penggunaan Dana Desa pada maksimal lima kegiatan pembangunan infrastruktur dan kegiatan pemberdayaan masyarakat; serta (3.) memperbaiki pola penyaluran menjadi tiga tahap dan dilakukan sejak awal tahun anggaran.

 

Foto Dokumentasi :

Kabupaten Gianyar

Kesenian tari

Kesenian tari daerah setempat mengawali acara diseminasi.

lokasi diseminasi

Lokasi diseminasi bertempat di Balai Budaya Gianyar.

Dirjen K Speech

 

Direktur Jenderal menyampaikan keynote speech pada acara Diseminasi Dana Desa di Gianyar.

Dirjen secara simbolis

Direktur Jenderal secara simbolis membuka acara diseminasi.

Dirjen berfoto

Direktur Jenderal berfoto bersama Pejabat dan Pimpinan Perangkat Daerah yang hadir.

Dirjen berbincang

Direktur Jenderal berbincang dengan perwakilan BUMDes setempat perihal usaha pemurnian air yang dijalankan.

Kabupaten Klungkung

sebelum memasuki tempat acara

Sebelum memasuki tempat acara, Direktur Jenderal berbincang-bincang dengan perwakilan BUMDes setempat perihal kerajinan tangan yang dihasilkan.

Diseminasi kedua

Diseminasi kedua bertempat di Balai Budaya Ida Dewa Agung Istri Kanya, Klungkung.

Dir PKKD

 Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah, Bapak Lisbon Sirait, menyampaikan laporan kegiatan di awal acara.

Dirjen pidato

Direktur Jenderal menyampaikan pidato pembukaan mengenai kebijakan Dana Desa.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Dorong Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Bengkulu Bengkulu, 26 Februari 2018

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2015-2017), pelaksanaan dana desa telah menghasilkan penyediaan berbagai sarana dan prasarana dasar bagi masyarakat perdesaan. Selain itu, Dana Desa bersama-sama dengan sumber pendanaan lainnya seperti Alokasi Dana Desa (ADD), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Beras untuk Rakyat Sejahtera (Rastra) juga telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan di perdesaan. Namun, berbagai capaian tersebut dirasa masih belum optimal dalam menurunkan angka kemiskinan di perdesaan (sekitar 13,47% pada tahun 2017). Untuk itu, pemerintah terus mendorong optimalisasi pengelolaan Dana Desa pada tahun 2018, salah satunya dengan mensosialisasikan Program Padat Karya Tunai atau Cash For Work.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Bapak Boediarso Teguh Widodo, menyampaikan setidaknya ada empat kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk memaksimalkan Dana Desa di tahun 2018. Pertama, memperbaiki cara pengalokasian melalui pemberian affirmasi pada desa dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Kedua, memfokuskan penggunaan Dana Desa pada maksimal lima kegiatan pembangunan infrastruktur dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Ketiga, mendorong penerapan pola swakelola dengan skema padat karya tunai dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan Dana Desa. Keempat, memperbaiki pola penyaluran menjadi tiga tahap dan dilakukan sejak awal tahun anggaran.

Setidaknya itulah pesan besar yang berusaha disampaikan Direktur Jenderal pada dua acara Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu pada Senin, 26 Februari 2018 lalu. Diseminasi yang dihadiri oleh Bupati, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Camat, Kepala Desa, aparat desa, dan tokoh masyarakat di masing-masing kabupaten tersebut mengambil tema “Padat Karya Tunai untuk Masyarakat Desa yang Lebih Sejahtera”.

Sebagaimana dijelaskan di atas, Padat Karya Tunai merupakan salah satu program pemerintah terkait kebijakan Dana Desa yang bertujuan agar penggunaan Dana Desa di masing-masing daerah dapat lebih difokuskan kepada pekerjaan Labor Intensive dengan menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran di desa. Pada prinsipnya, pelaksanaan Padat Karya Tunai harus berpegang pada 3 prinsip utama yaitu pelaksanaan kegiatan secara swakelola oleh desa, menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja setempat, dan bahan baku setempat.

Melalui penerapan skema Padat Karya Tunai, diharapkan pengelolaan Dana Desa ke depannya dapat lebih optimal dalam menciptakan lapangan kerja; meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat; serta menumbuhkan permintaan agregat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antar desa. Lebih lanjut, Direktur Jenderal berpesan agar Pemerintah Daerah senantiasa mengutamakan efisiensi, efektivitas, produktivitas, transparansi, serta akuntabilitas dalam mengelola Dana Desa untuk kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan diseminasi di Kabupaten Bengkulu Selatan dan Seluma ini merupakan diseminasi ke-16 dan 17 dalam rangkaian kegiatan diseminasi Dana Desa tahun 2018 untuk mensosialisasikan program Padat Karya Tunai kepada Pemerintah Daerah. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Jenderal juga menyaksikan kesenian daerah, serta produk dan kerajinan tangan yang diproduksi oleh BUMDes setempat.

 

Foto Dokumentasi :

Kabupaten Bengkulu Selatan

Tarian daerah

Tarian daerah setempat menyambut kedatangan Direktur Jenderal dan rombongan.

Acara diseminasi

Acara diseminasi ini bertempat di Gedung Pemuda Manna, Bengkulu Selatan.

turut hadir

 

Turut hadir dalam acara tersebut Bupati Bengkulu Selatan – Bapak Dirwan Mahmud, Anggota Komisi XI DPR RI – Ibu Anarulita Muchtar, dan Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan – Bapak Ubaidi Socheh Hamidi.

dirjen k speech

Direktur Jenderal menyampaikan keynote speech tentang Program Padat Karya Tunai dalam pengelolaan Dana Desa.

dirjen berfoto w pejabat

Direktur Jenderal berfoto bersama Pejabat dan Pimpinan Perangkat Daerah yang hadir dalam acara diseminasi kali ini.

dirjen mengunjungi stand

Direktur Jenderal mengunjungi stand-stand yang memamerkan produk dan kerajinan tangan hasil BUMDes setempat.

 

Kabupaten Seluma

dirjen tiba di lokasi

Direktur Jenderal tiba di lokasi diseminasi kedua di Kabupaten Seluma.

diseminasi kedua

Diseminasi kedua ini dihadiri juga oleh Bupati Seluma, Bapak Bundra Jaya.

Dir PTNDP

Direktur Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan – Bapak Ubaidi Socheh Hamidi menyampaikan laporan kegiatan acara diseminasi kali ini.

Dirjen Ks

Direktur Jenderal menyampaikan keynote speech sekaligus membuka acara diseminasi.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Diseminasikan Dana Desa dan Mekanisme Cash for Work kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa di Jawa Timur Jawa Timur, 21-23 Februari 2018

Dalam rangka penyebarluasan informasi kepada para pemangku kepentingan dalam pengelolaan Dana Desa, baik pemerintah daerah, pemerintah desa, maupun para pihak yang terlibat dalam pendampingan, pembinaan dan pengawasan dana desa, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyelenggarakan Diseminasi Dana Desa. Februari lalu, tepatnya pada tanggal 21-23 Februari 2018, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mengadakan diseminasi di empat lokasi di Provinsi Jawa Timur. Keempat lokasi tersebut antara lain: (1.) Kabupaten Pasuruan; (2.) Kabupaten Sidoarjo; (3.) Kota Batu; dan (4.) Kabupaten Banyuwangi.

Dana Desa merupakan kebijakan yang telah berjalan sejak tahun 2015. Banyak sarana dan prasarana dasar bagi masyarakat perdesaan yang telah dibangun dengan menggunakan Dana Desa selama ini, seperti embung desa, jalan desa, jembatan, sanitasi, posyandu, pasar desa, dan sebagainya. Meskipun begitu, pemerintah memandang kebijakan Dana Desa ini masih dapat lebih dioptimalkan untuk menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan di perdesaan, salah satunya melalui penerapan skema Padat Karya Tunai atau Cash For Work.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Bapak Boediarso Teguh Widodo dalam sambutannya menyampaikan bahwa Cash for Work merupakan skema baru dalam pelaksanaan Dana Desa yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dengan memberikan honorarium (upah) langsung secara tunai kepada tenaga kerja yang terlibat, dibayarkan secara harian atau mingguan, dengan tujuan memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Bapak Boediarso juga menginstruksikan agar pembangunan melibatkan sumber daya masing-masing desa sendiri. Material batu dan pasir hingga tenaga kerja harus dari desa itu sendiri.

Di sela-sela padatnya rangkaian kegiatan diseminasi tersebut, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan juga sempat meninjau Mal Pelayanan Publik Banyuwangi dan pengembangan tempat wisata bahari Bunder (Bangsring Under Water) Banyuwangi yang dikelola oleh kelompok nelayan tradisional setempat.

 

 

Foto Dokumentasi :

Kabupaten Pasuruan

Ramah tamah Ramah tamah dengan Sekretaris Daerah dan Pejabat Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Dandes

 Dana Desa di Kabupaten Pasuruan digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pelatihan menjahit dan bordir.

 

Dirjen menjelaskan Direktur Jenderal menjelaskan mengenai kebijakan pemerintah terkait optimalisasi Dana Desa tahun 2018.sekda kab pasuruan

 Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan menyerahkan cinderamata kepada Direktur Jenderal.

Dirjen ternyata

Direktur Jenderal ternyata punya bakat membatik juga lho.

 

Kabupaten Sidoarjo

Kab sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo merupakan lokasi ke-2 diseminasi yang dihadiri Direktur Jenderal dalam rangkaian acara kali ini

Turut hadir

Turut hadir dalam acara tersebut Ibu Indah Kurnia, Anggota Komisi XI DPR RI dan Bapak Saiful Ilah, Bupati Sidoarjo .

dirjen menyampaikan

Direktur Jenderal menyampaikan keynote speech sekaligus membuka acara diseminasi.

stand

Direktur Jenderal mengunjungi stand-stand yang memamerkan hasil kerajinan setempat.

 

Kota Batu

Lokasi Dandes

Lokasi Diseminasi Dana Desa di Graha Pancasila Balai Kota Among Tani Kota Batu.

Penyambutan dg tarian

Penyambutan dengan tarian daerah yang diperagakan oleh penari berbakat dari Kota Batu.

Dirjen PK

 

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan keynote speech pada acara Diseminasi Dana Desa di Kota Batu.

Dirjen PK berkunjung

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berkunjung ke Desa Sidomulyo meninjau produksi lokal masyarakat desa setempat.

 

Kabupaten Banyuwangi

 

lokasi dandes banyuwangi

Lokasi Diseminasi Dana Desa di Pendopo Pemda Banyuwangi.

Dirjen PK KS

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan keynote speech sekaligus membuka acara diseminasi di Kabupaten Banyuwangi.

Sesi wawancara

Sesi wawancara dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Dirjen PK berdialog

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdialog dengan salah satu pengelola tempat wisata bahari Bunder (Bangsring Under Water) Banyuwangi.

tempat wisata bahari

Tempat wisata bahari Bunder (Bangsring Under Water) Banyuwangi yang dikelola oleh kelompok nelayan tradisional setempat.

Dirjen PK berkunjung ke mal

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berkunjung ke Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi.

Salah satu stand

Salah satu stand yang ada di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi : Stand Layanan Perpajakan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi.