DBH

03

Apr2020
      Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu dari pendanaan Negara, yang bertujuan untuk (i) memperbaiki keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui pembaguan dengan porsi tertentu antara pemerintah pusat dan daerah penghasil, (ii) menjadi instrument desentralisasi ... Read More
3 April 2020Humas DJPK

03

Apr2020
3 April 2020Humas DJPK

01

Apr2020
1 April 2020Humas DJPK
Perppu APBN

01

Apr2020
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan. Di mana, ada penambahan anggaran belanja dan pembiayaan APBN 2020 untuk penanganan Covid-19, total tambahan belanja dan pembiayaan APBN tahun 2020 untuk penanganan covid 19 adalah sebesar Rp405,1 triliun. Berkenaan terkait Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana ... Read More
1 April 2020Humas DJPK

31

Mar2020
31 March 2020Humas DJPK
PMK20

30

Mar2020
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (10) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan ... Read More
30 March 2020Humas DJPK
PMK15

26

Mar2020
PMK Nomor 15/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah PMK pengganti dari PMK Nomor 173/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. PMK Nomor 15/PMK.07/2020 menjadi dasar hukum serta pedoman dalam proses perencanaan, penganggaran, pengalokasian, penyaluran serta monitoring dan evaluasi Dana Keistimewaan DIY bagi ... Read More
26 March 2020Humas DJPK