Konfirmasi Sisa DBH DR dan Proses Pembahasan RKA DBH DR

Sebagai tindak lanjut atas kegiatan pembahasan rancangan kegiatan dan penganggaran/RKA DBH DR pada tanggal 29-31 Januari 2018, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Provinsi/Kabupaten/Kota diharuskan menyampaikan konfirmasi posisi sisa DBH DR di daerah nya berdasarkan audit BPK/BPKP/Inspektorat Daerah/identifikasi oleh OPD bidang keuangan dengan dilengkapi dengan surat pernyataan. Batas waktu penyampaian konfirmasi oleh Provinsi/Kabupaten/Kota adalah 8 Maret 2018;

2. Berdasarkan konfirmasi yang disampaikan oleh Provinsi/Kabupaten/Kota, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Dalam Negeri bersama-sama akan menentukan besarnya sisa DBH DR untuk masing-masing Provinsi/Kabupaten/Kota. Penyampaian posisi sisa DBH DR kepada Provinsi/Kabupaten/Kota akan dilakukan pada tanggal 13 Maret 2018;

3. Provinsi/Kabupaten/Kota yang dinyatakan masih mempunyai sisa DBH DR diharuskan menyampaikan RKA untuk dibahas dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Proses pembahasan akan dilakukan pada tanggal 21-23 Maret 2018;

4. Untuk efisiensi kami mengusulkan agar daerah yang nilai RKA-nya < Rp1 miliar cukup mengirimkan RKA via pos/email dan tidak perlu datang ke Jakarta untuk melakukan pembahasan. RKA yang dikirim via pos/email tetap akan dibahas secara tripartit dan hasilnya akan dikirim via pos/email; 5. Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah melakukan pembahasan dan mengirimkan data sisa DBH DR agar melengkapi surat pernyataan. Untuk penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi: 1. Slamet Subarkah Nomor Telp.: 081310102695 2. Dimas Pradhana Nomor Telp.: 081222331108 Email: subditdanabagihasil@gmail.com S-37-PK.2-2018 Konfirmasi Sisa DBH DR

Lampiran III

Undangan Pembahasan Rancangan Kegiatan dan Penganggaran DBH DR

Sehubungan dengan pelaksanaan Pasal 4 PMK No. 230/PMK.07/2017 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi, yang mengatur Kepala Daerah menyusun rencana kegiatan dan penganggaran penggunaan DBH DR untuk TA 2018 dan atas sisa DBH DR yang belum dilaksanakan baik di Provinsi maupun di Kabupaten dan Kota, untuk selanjutnya rancangan kegiatan dan penganggaran dimaksud dibahas dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan.

Pembahasan rancangan kegiatan dan penganggaran penggunaan DBH DR dimaksud dilaksankan sebelum APBD ditetapkan. Khusus untuk Tahun Anggaran 2018 pembahasan rancangan kegiatan dan penganggaran penggunaan DBH DR dimaksud dilaksanakan paling lambat bulan Januari 2018.

Dalam rangka penyusunan rancangan kegiatan dan penganggaran dimaksud Kepala Daerah berpedoman pada:
1. PMK No. 230/PMK.07/2017 Tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi;
2. Perdirjen No. PER-1/PK/2018 Tentang Prosedur Pembahasan, Format, dan Standar Rincian Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi; dan
3. Surat Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.5/PKHL/PKHL/PPI.4/I/2017, untuk menentukan daerah yang termasuk dalam kriteria daerah yang memiliki potensi tinggi kebakaran hutan dan lahan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas bersama ini kami akan melaksanakan pembahasan rancangan kegiatan dan penganggaran DBH DR pada tanggal 29, 30, dan 31 Januari 2018 yang bertempat di Aula Nagara Dana Rakca Gd. Radius Prawiro Lt 1, Jl. Dr. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat. Terlampir disampaikan Undangan pembahasan dimaksud.

Selain itu kami sampaikan pula bahwa rencana kegiatan dan penganggaran DBH DR yang telah dibuat untuk segera disampaikan kepada kami melalui email: subditdanabagihasil@gmail.com paling lambat tanggal 26 Januari 2018.

Program dan kegiatan DBH DR yang telah dibahas tersebut dapat dianggarkan dan dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara: Menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD, dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya ditampung dalam Rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan APBD atau disampaikan dalam LRA apabila Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD.

Untuk penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi:
1. Slamet Subarkah Nomor Telp.: 081310102695
2. Dimas Pradhana Nomor Telp.: 081222331108

1-Und-16-2018

4-SK Desa Sasaran Patroli Terpadu 2017 okok

3-Perdirjen DBH DR 1_PK_2018

2-PMK_230_DBH_DR

Penyampaian Laporan Belanja Infrastruktur yang Bersumber dari Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum TA 2018

Berdasarkan PMK Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan belanja Infrastruktur Daerah yang bersumber dari Dana Transfer Umum (DBH dan DAU) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran berkenaan. Laporan belanja Infrastruktur Daerah tersebut sebagai syarat penyaluran DAU bulan Maret atau DBH Triwulan I Tahun 2018.

Informasi lebih lanjut dapat diunduh melalui tautan berikut.

S-7_PK_2018 – Surat Penyampaian Laporan Infrastruktur DTU

Format Belanja Infrastruktur 2018

Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Untuk menyelaraskan dan menguatkan kebijakan percepatan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu dilakukan sinergi antar kementerian dan lembaga terkait. Menteri Keuangan bersama Menteri Dalam negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas menetapkan Keputusan Bersama yang dapat diunduh melalui tautan berikut.

SKB Desa

Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018

Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahtaraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta.

Kebijakan pengalokasian Dana Desa TA 2018 dilakukan dengan menyempurnakan formula pengalokasian Dana Desa, melalui:
a. penyesuaian proporsi dana yang dibagi rata (Alokasi Dasar) dan dana yang dibagi berdasarkan formula (Alokasi Formula);
b. memberikan afirmasi pada desa tertinggal dan sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi; dan
c. Memberikan fokus yang lebih besar pada pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, yaitu dengan melakukan penyesuaian bobot variabel jumlah penduduk miskin dan luas wilayah.

Dana Desa TA 2018 telah dialokasikan sebesar Rp60.000,00 miliar kepada 74.958 desa, dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Alokasi Dasar (AD), sebesar 77% dari pagu atau sebesar Rp46.200,00 miliar, dibagi secara merata kepada setiap desa;
b. Alokasi Afirmasi (AA), sebesar 3% dari pagu atau Rp1.800,00 miliar, dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin (JPM) tinggi;
c. Alokasi Formula (AF), sebesar 20% dari pagu atau Rp12.000,00 miliar, dibagi berdasarkan:
1) jumlah penduduk desa dengan bobot 10%,
2) jumlah penduduk miskin desa dengan bobot 50%,
3) luas wilayah desa dengan bobot 15%, dan
4) Indeks Kemahalan Konstruksi atau Indeks Kesulitan Geografis desa dengan bobot 25%.

Desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin (JPM) tinggi adalah desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin (JPM) terbanyak yang berada pada kelompok desa pada desil ke 8, 9, dan 10.
Data yang digunakan untuk penghitungan Dana Desa bersumber dari BPS dan/atau Kementerian/Lembaga yang sesuai kewenangannya berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal data tidak tersedia, perhitungan Dana Desa menggunakan data tahun sebelumnya dan/atau menggunakan rata-rata data desa dalam satu kecamatan dimana desa tersebut berada. Data Dana Desa terdiri dari:
a. Jumlah Desa, yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;
b. Jumlah Penduduk (JP) Desa, yang bersumber dari data kependudukan dan catatan sipil (dukcapil) Kementerian Dalam Negeri;
c. Jumlah Penduduk Miskin (JPM) Desa, yang bersumber dari Kementerian Sosial;
d. Luas wilayah (LW) Desa, yang bersumber dari BPS; serta
e. Status Desa, yang bersumber dari data indeks desa membangun Kementerian Desa dan PDTT.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 telah ditetapkan rincian Dana Desa menurut kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018.

Bahwa berdasarkan perubahan data status Desa yang bersumber dari data Indeks Desa Membangun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, perlu dilakukan perubahan rincian Dana Desa menurut kabupaten/kota TA 2018 melalui penetapan Peraturan Menteri Keuangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 yang menyatakan bahwa perubahan rincian Dana Desa menurut kabupaten/kota sebagai akibat dari perubahan data ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Penetapan PMK ini menjadi dasar hukum untuk penyaluran dan pelaksanaan Dana Desa TA 2018.

Salinan PMK dapat diunduh melalui tautan berikut.

PMK 226 Tahun 2017 edit

PMK 225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Dana Desa dialokasikan sejak tahun 2015 berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP Nomor 8 Tahun 2016. Pelaksanaan teknis PP dimaksud diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, khususnya ketentuan terkait Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. Berdasarkan PMK tersebut, tugas penyaluran, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat dalam rangka untuk mendekatkan pelayanan kepada Pemerintah Daerah penerima Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa. PMK Nomor 50/PMK.07/2017 telah mengalami perubahan melalui PMK 112/PMK.07/2017.

Sesuai dengan APBN TA 2018, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa TA 2018 yang ditujukan untuk untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Kemudian dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, Presiden memberikan arahan agar pelaksanaan Dana Desa dilakukan dengan skema padat karya tunai (Cash For Work), dan dapat dilaksanakan mulai bulan Januari 2018. Untuk mendukung pelaksanaan arahan tersebut, Menteri Keuangan menetapkan PMK tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

PMK tentang tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 memuat ketentuan sebagai berikut:
1. Perubahan tahapan penyaluran Dana Desa dari semula 2 tahap menjadi 3 tahap dan persyaratan penyaluran, dengan ketentuan:
a. Tahap I sebesar 20%, disalurkan paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni dengan persyaratan:
– Peraturan Daerah mengenai APBD; dan
– Peraturan Kepala Daerah mengenai tata cara pengalokasian dan rincian Dana Desa per desa;
b. Tahap II sebesar 40%, disalurkan paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni dengan persyaratan:
– Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
– Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
c. Tahap III sebesar 40%, disalurkan paling cepat bulan Juli dengan persyaratan:
– Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa sampai dengan tahap II; dan
– Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa sampai dengan tahap II.

2. Persentase penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dalam Laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa sampai dengan Tahap II, diubah dari semula paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) menjadi paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). Perubahan persentase tersebut mengakomodasi masukan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, serta dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, agar desa yang berkinerja baik dalam pelaksanaan Dana Desa tidak terganggu dengan Desa yang mempunyai kinerja kurang baik.

3. Perubahan batas waktu pemanfaatan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya di Rekening Kas Desa (RKD) di atas 30%, dari semula minggu pertama bulan Juli menjadi minggu kedua bulan Juni.

4. Perubahan batas waktu penyaluran sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya di RKUD, dari semula minggu pertama bulan Juli menjadi minggu kedua bulan Juni

5. Perubahan batas waktu Bupati/Walikota menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari RKUN ke RKUD dari semula minggu kedua bulan Juli menjadi minggu ketiga bulan Juni.

6. Perubahan batas waktu KPPN melaksanakan penyaluran sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari semula bulan Juli menjadi bulan Juni.

7. Penambahan kolom swakelola dalam Laporan Realisasi Konsolidasi Realisasi Penyerapan Dana Desa dan Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa, yang memuat jumlah tenaga kerja, durasi pelaksanaan kegiatan, dan upah. Hal ini dimaksudkan sebagai alat pemantauan pelaksanaan program padat karya tunai (Cash For Work) pada kegiatan Dana Desa.

Salinan PMK dimaksud dapat diunduh melalui tautan berikut.
PMK 225 Tahun 2017 edit