Rekonsiliasi Data Gaji PNSD Semester I Tahun 2018 untuk Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2019

Salah satu variabel dalam perhitungan alokasi DAU masing-masing daerah adalah alokasi dasar yang dihitung berdasarkan gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD). Data gaji PNSD terebut merupakan data yang sifatnya relatif dinamis, artinya selalu mengalami perubahan dan perkembangan yang signifikan akibat adanya pemekaran daerah, perubahan standar gaji PNSD, mutasi, promosi, penisun dan lain sebagainya.

Terkait hal tersebut, DJPK akan menyelenggarakan kegiatan Rekonsiliasi Data Gaji PNSD Semester I (Januari s.d. Juni Tahun 2018) dengan mengundang pemerintah daerah. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada tautan berikut.

Form Belanja Pegawai Semester 1 2018 <===== (WAJIB DOWNLOAD)

Undangan Acara sebagai berikut:

Daftar berkas yang harus dibawa nomor urut 1-10 pada link di bawah

Pelaksanaan Workshop Dana Desa

Sehubungan dengan telah ditetapkannya PMK No.226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 dan PMK No.199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa, DJPK akan menyelenggarakan Workshop Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018.

Informasi lebih lanjut dapat diunduh melalui tautan berikut.

Download (PDF, 362KB)

Download (PDF, 494KB)

Download (PDF, 329KB)

Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan DAK Fisik oleh Pemda sebagai Dasar Pengalokasian DAK Fisik Tahun Anggaran 2019

Sehubungan dengan dimulainya proses perencanaan dan penganggaran DAK Fisik TA 2019 dan telah disahkannya surat Dirjen Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan kepada seluruh kepala daerah Nomor S-19/MK.7/2018 tanggal 14 Maret 2018, berikut kami sampaikan surat dimaksud.

Surat dapat diunduh melalui tautan berikut.

Download (PDF, 1.33MB)

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-103/PK/2018

Dalam rangka meningkatkan ketersediaan data dalam kebijakan penganggaran dan pelaksanaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa serta sejalan dengan tujuan penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Nasional, bahwa Informasi Keuangan Daerah (IKD) digunakan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan dan pengendalian fiskal, maka dibutuhkan  Data Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang lengkap, akurat, terkini dan dapat dipertanggungjawabkan. Data PNSD yang disampaikan oleh pemerintah daerah tersebut akan digunakan dalam perhitungan alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa terutama Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Oleh karena itu, pemerintah daerah diwajibkan mengirim data sesuai aturan yang tercantum dalam Surat Edaran tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah (IKD) Data Pegawai Negeri Sipil Daerah melalui SIKD (SE PNSD).

Sesuai dengan SE PNSD nomor SE-2/PK/2018, data PNSD disampaikan secara bulanan berupa softcopy Arsip Data Komputer (ADK) sesuai dengan elemen data yang tercantum dalam SE PNSD. Data ADK yang dikirimkan adalah data dari aplikasi pengelolaan gaji yang digunakan oleh Pemerintah Daerah yang telah terintegrasi dengan aplikasi Agen SINERGI SIKD. Sampai dengan saat ini, aplikasi pengelolaan gaji PNSD yang kompatibel dengan aplikasi sinergi SIKD adalah Aplikasi Simgaji Taspen.

Penyampaian data PNSD dilakukan 2 (dua) kali dalam sebulan melalui aplikasi SIKD dengan ketentuan sebagai berikut:

  • Penyampaian detil ADK gaji dan tunjangan PNSD selambat-lambatnya pada tanggal 25 sebelum pembayaran gaji dan tunjangan PNSD setiap bulan; dan
  • Penyampaian rekap gaji dan tunjangan PNSD dalam bentuk PDF ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan dibubuhkan cap dinas, selambat-lambatnya pada tanggal 5 setelah realisasi pembayaran.

Selain pengiriman data per bulan melalui aplikasi SIKD, pemda diminta menyampaikan hardcopy rekap gaji dan tunjangan PNSD per bulan sesuai lampiran IV dan rekap gaji dan tunjangan PNSD per semester sesuai dengan lampiran V yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan dibubuhkan cap dinas, kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, paling lambat tanggal 5 (lima) bulan Juni tahun berjalan untuk semester I dan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan Desember tahun berjalan untuk semester II. (Jakarta, 6 Maret 2018)

Download Surat Dirjen PK Nomor S-103/PK/2018

Download Surat Edaran Nomor SE-2/PK/2018

Update Aplikasi Agen SIKD

Dalam rangka penyelenggaraan dan pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah, telah dilakukan rilis update aplikasi agen SINERGI SIKD versi 3.0.0 yang merupakan update dari versi sebelumnya, versi 2.1.0 dan aplikasi agen SIMPATIK SIKD versi 2.2.0 yang merupakan update dari versi sebelumnya, versi 2.1.0.

Penambahan fitur aplikasi agen SINERGI SIKD versi 3.0.0, antara lain:
1. peningkatan kinerja dan keamanan data keuangan daerah;
2. verifikasi Bagan Akun Standar (BAS) level 3; dan
3. penyampaian data Gaji PNSD.

Penambahan fitur pada aplikasi agen SIMPATIK SIKD versi 2.2.0, antara lain:
1. adanya penambahan elemen data rincian SiLPA tahun 2017;
2. verifikasi data posisi kas;
3. dan peningkatan data keamanan.

Update aplikasi SIKD telah dapat diunduh pada link http://www.djpk.kemenkeu.go.id/sikd. Apabila terdapat kendala dalam mengunduh serta mengupdate aplikasi, dapat mengirimkan email ke it.djpk@kemenkeu.go.id

Permintaan Data Pendukung Reviu Belanja APBD

Dalam rangka evaluasi pengelolaan keuangan daerah termasuk penggunaan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), DJPK sedang melakukan reviu belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk itu, diperlukan data pendukung berupa:

1. Peraturan dan/atau Keputusan Kepala Daerah mengenai Tambahan Penghasilan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil beserta lampiran (yang berlaku saat ini)
2. Peraturan dan/atau Keputusan Kepala Daerah mengenai Standar Biaya/Standar Harga Satuan/Standar Satuan Harga dan Analisis Standar Belanja beserta lampiran (yang berlaku saat ini)

Informasi lebih lanjut adalah sebagai berikut.

S-224 PK1 2018